BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan Cair Akhir Mei Bulan Ini? Begini Kata Ida Fauziyah

- Selasa, 24 Mei 2022 | 08:42 WIB
Kode BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan dari Kemnaker Masuki Tahap Siap, Cek Status Penerima Via Link Ini (Freepik)
Kode BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan dari Kemnaker Masuki Tahap Siap, Cek Status Penerima Via Link Ini (Freepik)

AYOINDONESIA.COM -- Pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan semakin dekat. Ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh anda selaku calon penerima dana Bantuan Subsidi Upah 2022 Ketenagakerjaan ini.

Banyak yang bertanya kapan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan akan cair, jika dianalisis dari waktu setelah pengumuman pertama, maka diprediksi Bantuan Subsidi Upah 2022 Ketenagakerjaan pencairannya semakin dekat.

Kita sudah berada di akhir bulan Mei 2022, akankah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan cair dalam waktu dekat?

BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan masih belum cair hingga kini. Kemnaker memberikan jawaban terbarunya untuk para calon penerima yang selama ini bertanya-tanya soal pencairan dana BSU 2022.

Banyak para pekerja memberikan pertanyaan tentang kapan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jawaban terbaru dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ini dapat sedikit memenuhi rasa penasaran para calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Pekerja 2022.

Sembari memperingati Hari Buruh 2022 Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan terkait kejelasan pencairan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan dan bantuan lainnya seperti Jaminan kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Hingga kini pencairan  Bantuan Subsidi Upah 2022 Ketenagakerjaan masih menjadi misteri kapan tanggal pasti pencairannya. Pasalnya, hingga hari Minggu, 22 Mei 2022 dana  Bantuan Subsidi Upah Pekerja Buruh 2022 belum ada informasi terbaru secara resmi, baik itu dari web dan sosial media Kemnaker. Namun, ada satu informasi yang terselip terkait pencairan  Bantuan Subsidi Upah Pekerja Buruh 2022 ini, Kemnaker janjikan satu hal.

Informasi BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan dari Kemnaker ini disampaikan melalui penjelasan yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada acara May Day di Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur, hari Minggu, 1 Mei 2022.

Sebelum ke pembahasan inti, ada hal-hal yang perlu anda perhatikan soal Bantuan Subsidi Upah 2022 Ketenagakerjaan di bawah ini.

Ombudsman RI telah mengadakan konferensi pers terkait  Subsidi Upah (BSU) 2022 yang kabarnya cair bulan April kemarin, sebelum hari raya Lebaran 2022 tiba. Dalam hal ini, Ombudsman memberikan empat saran untuk pemerintah terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022.

Dilakukan secara luring sekaligus daring, konferensi pers Ombudsman RI dilaksanakan pada hari Jum’at, 22 April 2022 membahas soal pengawasan pembayaran THR dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022.

Setelah lama tidak ada informasi terbaru soal Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022, dalam konferensi pers ini terdapat beberapa poin yang penting dan perlu disimak oleh seluruh calon penerima dana  Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022.

Bantuan Subsidi Upah 2022 Ketenagakerjaan ini rencananya akan diberikan kepada pekerja dengan gaji dibawah Rp3 juta dengan besaran dana sebesar Rp1 juta.

Dikutip dari laman resmi Kemnaker BSU merupakan bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pemaparan terkait pengawasan pembayaran Bantuan Subsidi Upah 2022 Ketenagakerjaan ini disampaikan oleh Asisten Ombudsman RI, Ichwan Aulia.

Di awal pemaparan, disebutkan secara terperinci oleh beliau ketentuan dan persyaratan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 sebagai berikut.

Baca Juga: Gratis! Link Nonton Streaming KKN di Desa Penari Beredar di IndoXXI, LK21, dan Google Drive 720p?

Ketentuan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan

1) Dasar Pelaksanaan Pemberian BSU Ketenagakerjaan Peraturan Pemeritah No.43 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

2) Permenaker No. 14 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021.

3) Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Syarat BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan

Persyaratan Bantuan Subsidi Upah 2022 Ketenagakerjaan

1) Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan memiliki NIK.

2) Pekerja formal status aktif BPJS Ketenagakerjaan, memiliki upah atau gaji paling besar Rp 3,5 juta per bulan sesuai upah yang dilaporkan BPJS Ketenagakerjaan.

3) Bekerja di sektor Industri barang konsumsi, transportasi, industri, properti, real estate, perdagangan dan jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan.

Baca Juga: Ridwan Kamil Bagikan Postingan Lucu Disebut Mirip Suami Maudy Ayunda, Warganet Heboh

4) Penerima BSU yakni pekerja/buruh yang belum menerima Kartu Prakerja, PKH atau Program Bantuan Produktif Usaha Mikro.

5) Bekerja di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPK) level 3 dan level 4 yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Atas dua komponen penting terkait pencairna Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 di atas, Ombudsman RI memberikan memberikan evaluasi untuk Kemnaker merujuk pada pencairan BSU tahun lalu.

Permasalahan terkait pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 merujuk pada pencairan bantuan serupa pada tahun lalu. Ternyata, beberapa permasalahannya mengerucut pada sasaran bantuan Bantuan Subsidi Upah Pekerja yang memang terjadi kesalahan, baik itu secara data maupun kategori-kategori pekerja yang belum masuk pada daftar penerima.

Berikut evaluasi sasaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dari Ombudsman RI yang diharapkan dapat menjadi pedoman pemerintah dan pihak terkait.

Evaluasi sasaran BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan

1) Pada tahun 2021 data gagal menerima BSU ada 758.327 dari total calon penerima 8.283.364.

2) Pada tahun 2022 calon penerima BSU 8,8 juta orang dengan anggaran Rp 8,8 triliun, Kemnaker agar meminimalisir data gagal bayar.

3) Perlu afirmasi kepada pekerja yang dirumahkan dan peserta BPJS Ketenagakerjaan menunggak iuran karena faktor dari pemberi kerja, tidak menerima BSU.

4) Pekerja sektor Non-Formal dengan kategori tertentu (OJOL, pekerja bengkel, toko dll), belum menjadi sasaran BSU.

5) Pekerja Migran dan kategori BPU (Bukan Penerima Upah) pembayar iuran mandiri, belum menjadi sasaran penerima BSU.

Kemudian, Ombudsman RI memberikan saran program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 mengenai langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan oleh Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menghindari kegagalan seperti pencairan tahun sebelumnya.

Baca Juga: Spoiler dan Link Nonton Woori The Virgin Full Movie Episode 6 Sub Indo Bukan Telegram, LK21, dan Rebahin

Saran Ombudsman untuk BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan

Saran Ombudsman RI mengenai program Bantuan Subsidi Upah 2022 Ketenagakerjaan tersebut di antaranya yaitu:

1) Kemnaker agar melakukan verifikasi data calon penerima BSU, agar tidak ada data yang invalid, double dan/atau tidak eligible.

2) Pekerja status dirumahkan dan menunggak (perusahaan) agar dibuatkan skema afirmasi dari program BSU.

3) PMI yang di-PHK atau dipulangkan, Pekerja Non Formal/ BPU iuran mandiri agar dapat dimasukkan menjadi penerima BSU.

4) Terhadap persoalan data pada calon penerima BSU, Pemerintah melakukan afirmasi agar dapat disalurkan.

Di akhir pemaparan, dijelaskan oleh Ichwan Aulia terkait Evaluasi dan saran dari Ombudsmand RI ini dimaksudkan untuk memastikan dari tujuan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 yang sebenarnya.

“Jadi memang ada empat poin yang Ombudsman sampaikan terkait penerima BSU ini yang perlu dievaluasi, jika memang tujuan pemerintah untuk pemberian BSU ini adalah untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi,” ucap Asisten Ombudsman RI Ichwan Aulia pada konferensi pers, hari Jum’at, 22 April 2022.

“Ternyata masing banyak sektor-sektor atau orang-orang pekerja yang belum masuk dalam kategori sebagai penerima BSU,” pungkasnya.

Dari tahun ke tahun validasi data memang seringkali terjadi kesalahan terkait pencairan BSU. Diharapkan, atas evaluasi dari Ombudsman RI ini pada pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tidak akan ada lagi kesalahan data dan tepat sasaran.

Terkait pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022, masih seperti informasi yang beredar sebelumnya, melalui pemaparan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2022, hari Minggu, 1 Mei 2022 menjelaskan bahwa pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 masih pada tahap mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaannya.

"Saat ini Kemnaker tengah mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dan akan memastikan program BSU dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel," ucap Ida Fauziyah, dikutip dari laman resmi Kemnaker, hari Minggu, 1 Mei 2022.

Baca Juga: Mina TWICE Terkonfirmasi Positif Covid-19, JYP Entertainment Kembali Minta Maaf

Pemerintah tahun ini telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,8 triliun dengan cakupan penerima berjumlah 8,8 juta orang pekerja/buruh. Program BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan didesain untuk pekerja/buruh dengan gaji dibawah Rp3,5 juta. BSU dan akan diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 500.000 per bulan selama dua bulan yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp 1 juta.

Demikian informasi seputar pencairan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan yang semakin dekat, berikut hal-hal yang perlu anda perhatikan.

Ikuti berita menarik AyoIndonesia lainnya di Google News

Editor: Rizma Riyandi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X