Kawin Kontrak Cenderung Transaksional. DPR Minta Kemenag Hapus Kawin Kontrak

- Kamis, 25 November 2021 | 14:32 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat memimpin kunjungan kerja komisi VIII DPR RI di Bogor, Jawa Barat. (dok: dpr.go.id)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat memimpin kunjungan kerja komisi VIII DPR RI di Bogor, Jawa Barat. (dok: dpr.go.id)



JAKARTA, INDONESIA.COM -- Kasus istri di Cianjur yang disiram air keras oleh sang suami warga negara asing (WNA) asal Riyadh, Arab Saudi, yang diduga korban kawin kontrak ini mendapat perhatian khusus dari DPR RI.

"Ini menjadi masalah sosial yang sangat serius. Pedih warga kita diperlakukan buruk dalam kasus kawin kontrak dengan WNA terutama di Kabupaten Bogor sampai puncak Cianjur," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka Fraksi PDIP, dalam keterangan tertulisnya, dikutip, Kamis, 25 November 2021

Diah Pitaloka meminta Kementerian Agama (Kemenag) harus tegas dan tidak tinggal diam dengan masalah ini. Menurutnya, Kemenag melalui Kantor Urusan Agama (KUA) segera melakukan sosialisasi pencegahan dan penghapusan kawin kontrak.

Baca Juga: Ini Resep Raih Hidup Berkah dan Dilapangkan Rezeki Menurut Gus Mus

Ia berujar, revitalisasi KUA tak hanya menyangkut secara fisik, namun juga tak kalah pentingnya adalah moralitas. "Terlebih, mengingat kawin kontrak merupakan hal yang bukan sakinah, cenderung transaksional dan tidak sesuai kaidah ajaran agama," kata Diah Pitaloka.

Selain itu, Diah Pitaloka juga mendesak Kemenag membuka program layanan pengaduan bagi warga yang melihat ada upaya kawin kontrak. "Kemenag bisa membuat program khusus berupa pembekalan, pembinaan dan pengawasan praktik kawin kontrak. Bila perlu, buka pengaduan bagi masyarakat. Jika mereka menemukan pelanggaran hukum kawin kontrak, dapat melaporkannya," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan komitmen DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Hal ini menyoroti praktik kawin kontrak yang marak terjadi di tengah masyarakat.

"Lewat RUU TPKS, peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap perempuan bisa dicegah. Karena itu kami di DPR sedang berupaya agar RUU TPKS yang sedang dibahas bisa segera disahkan," ujar Puan dalam keterangannya, beberapa waktu lalu.

Editor: Dudung Ridwan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Surat Al Fatihah : Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan

Minggu, 28 November 2021 | 09:24 WIB

Logo Muktamar ke 34 NU: Makna dan Filosofinya

Jumat, 26 November 2021 | 16:23 WIB
X