Mengenal Kripto Lebih Dekat, Sebelum Fatwa Haram MUI

- Jumat, 26 November 2021 | 10:24 WIB
Bitcoin. (Pixabay.)
Bitcoin. (Pixabay.)

 

AYOINDONESIA.COM -- Mata uang kripto atau bitcoin merupakan serangkaian mekanisme kriptografi yang di dalamnya terdapat data transaksi dan data neraca keuangan, berbentuk data elektronik sehingga tidak memiliki bentuk fisik seperti uang pada umumnya. Mata uang kripto berfungsi sebagai alat pembayaran antar pengguna yang tergabung dalam jaringan internet.

Sebelum fatwa haram kripto oleh MUI ditetapkan, di Indonesia mata uang kripto telah menjadi perhatian pemerintah dan menjadi objek yang diatur dalam regulasi.

Berdasarkan jurnal "Determinan Penggunaan Mata Uang Kripto di Indonesia" oleh Hafiz Addinanto tahun 2018, mata uang kripto adalah pengembangan dari sistem keuangan digital yang tersusun dari komputasi kriptologi dan sistem yang terdesentralisasi.

Baca Juga: Mengenal Samarkand, Kota para Ulama

Perkembangan dunia internet memunculkan teknologi blockchain yang mengawali kemunculan mata uang kripto. Peran blockchain dapat dikatakan sebagai pengganti bank konvensional yang melaksanakan segala mekanisme transaksi.

Berdasarkan jurnal "Likuiditas dan Efisiensi Pasar pada Mata Uang Kripto" oleh Jeny Purwati tahun 2019, ada beberapa mekanisme atau teknik yang dipakai di dalam blockchain sehingga keamanan lebih terjamin, antara lain:

  1. Pemanfaatan teknik hash dari kriptografi yang membuat blok akan memiliki nilai hash yang mengidentifikasi blok dan seluruh isinya yang bersifat unik.
  2. Mekanisme proof of work yaitu mekanisme untuk memperlambat pembuatan blok baru
  3. Pengelolaan secara terdistribusi.

Penggunaan mata uang kripto memiliki beberapa keunggulan, antara lain transaksi dilakukan secara langsung oleh pihak yang berkepentingan, penghematan biaya karena segala transaksi dapat dilakukan tanpa melalui institusi perantara, jangkauan transaksi sangat luas karena dapat digunakan di mana saja selama terdapat jaringan internet.

Berdasarkan jurnal "Bitcoin sebagai Aset Kripto di Indonesia dalam Persepektif Perdagangan" oleh Siti Nurjannah dan I Gede Artha, bitcoin memiliki kekurangan yaitu tidak adanya payung hukum yang mengatur peredaran bitcoin dan tidak ada lembaga yang bertanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan, misalnya pencurian, pencucian uang, penipuan, dan tindak pidana lainnya.

Halaman:

Editor: Dudung Ridwan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Surat Al Fatihah : Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan

Minggu, 28 November 2021 | 09:24 WIB

Logo Muktamar ke 34 NU: Makna dan Filosofinya

Jumat, 26 November 2021 | 16:23 WIB
X