Penerima PKH dan BPNT Bahagia, Ada Bansos Pangan 3 Bulan Mulai Akhir Maret 2023

AYOINDONESIA.COM -- Lebaran 2023 semakin dekat, dan pemerintah berencana memberikan bantuan sosial (bansos) berupa komoditas pangan (Bansos Pangan) untuk menekan inflasi jelang perayaan.

Bansos Pangan ini akan berupa beras, telur, dan ayam yang akan disalurkan selama tiga bulan, yaitu pada Maret, April, dan Mei 2023.

Kabar baiknya, Bansos Pangan akan diberikan kepada penerima program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa bansos ini diberikan untuk menekan inflasi pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

Baca Juga: 5 Tips Peluang Karier untuk Peserta Prakerja Gelombang 50, Perdaftaran Masih Dibuka!

Menurut Airlangga Hartarto, saat ini pemerintah sedang menyiapkan regulasi dan menentukan kelompok masyarakat mana saja yang akan menerima bansos.

Tidak hanya memberikan bansos, pemerintah juga akan terus memantau harga komoditas-komoditas pangan utama seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang, daging, dan telur ayam ras.

Berdasarkan kebijakan itu, diharapkan harga komoditas pangan dapat terkendali dan masyarakat tidak terbebani dengan kenaikan harga yang berlebihan.

Baca Juga: Prakerja Gelombang 50 Masih Buka: Syarat, Cara Daftar, dan Pesan dari Menko Ekon

Untuk memberikan Bansos Pangan ini, pemerintah akan mengalokasikan Rp7,8 triliun yang akan disalurkan pada Ramadan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menjadi penyalur Bansos Pangan dengan Bulog yang akan menyediakan beras untuk program bansos ini.

Adapun untuk pembagian daging ayam dan telur secara gratis, akan diberikan kepada keluarga dengan balita atau anak yang berpotensi mengalami stunting atau tengkes.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan bahwa tujuan dari Bansos Pangan ini adalah untuk mengendalikan inflasi dan harga beberapa komoditas pangan di tingkat produsen.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan membagikan beras secara gratis kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).