Beredar Daftar Penceramah Radikal Cantumkan Nama Felix Siauw Hingga UAS, KSP: Bukan Berasal dari Pemerintah

AYOINDONESIA - Ustaz Felix Siauw pernah mengunggah tangkapan layar sebuah pesan WhatsApp yang berisikan daftar nama penceramah radikal melalui akun Instagramnya.

Terkait daftar nama penceramah radikal itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad menegaskan kalau daftar nama penceramah radikal tersebut bukan berasal dari pemerintah.

Rumadi sendiri mengaku tidak tahu dari mana daftar penceramah radikal yang mencantumkan nama UAS dan Felix Siauw itu berasal. Dengan demikian, ia minta masyarakat tidak terpancing dengan informasi yang belum jelas sumbernya.

"Saya tidak tahu dari mana asalnya (daftar penceramah radikal). Yang jelas pemerintah tidak pernah menyebutkan soal nama (UAS dan Felix Siauw)," kata Rumadi di gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (9/3/2022).

Baca juga: Profil Hilman Hariwijaya, Penulis Lupus yang Hari Ini Meninggal Dunia Namun Karyanya Abadi

Kendati begitu, Rumadi memastikan penceramah radikal itu benar adanya. Bahkan ia menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal penceramah radikal itu bukan lah tipu-tipu belaka.

"Pernyataan Presiden sangat jelas. Tidak ada yang simpang siur, karena masalah radikalisme ini hal yang faktual, bukan mengada-ada," ucapnya.

Sebelumnya, Jokowi mengingatkan kepada para istri prajurit TNI-Polri untuk tidak sembarang mengundang penceramah radikal. Meskipun hanya keluarga, Jokowi mengingatkan kalau kedisiplinannya juga sama dengan para prajurit.

Itu disampaikannya saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun Anggaran 2022 di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022).

"Ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya juga harus sama. Enggak bisa, menurut saya, enggak bisa ibu-ibu (istri personel TNI-Polri) itu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi," kata Jokowi.

"Sekali lagi di tentara, di polisi tidak bisa begitu. Harus dikoordinir oleh kesatuan, hal-hal kecil tadi, makro dan mikronya. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, nah hati-hati," sambungnya.

Jokowi kembali menegaskan kalau tidak ada yang namanya demokrasi di TNI dan Polri. Semua prajurit harus mengikuti arahan atasan apapun itu keputusannya.

Bukan hanya dalam skala besar, Jokowi bahkan menyinggung perbincangan prajurit hingga ke level grup WhatsApp.

"Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN. Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR, kalau dalam disiplin TNI/Polri tidak boleh ditolak," ujarnya.