Herman Deru Berharap Komnas Ham Meningkatkan Literasi Kadarkum di Masyarakat Sumsel

PALEMBANG, AYOINDONESIA.COM -- Gubernur Sumsel, H Herman Deru, terus berupaya mengedukasi masyarakat mengenai hukum melalui program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).

Salah satu langkahnya adalah melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat.

"Sumsel memiliki program Kadarkum yang dapat kita sinergikan dengan Komnas Ham. Kita ingin masyarakat Sumsel terbebas dari ketidaktahuan baik dalam melanggar maupun dilanggar hak asasinya," ungkap Herman Deru saat menerima kunjungan kerja jajaran Komnas Ham di ruang tamu Gubernur pada Senin 22 Mei 2023.

Baca Juga: Pemerintah Buka 2 KKHI untuk Jemaah Haji, Berikan Pelayanan Kesehatan Terbaik

Menurutnya, literasi hukum menjadi opsi penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai pelanggaran hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan hukum.

Sumsel Maju Untuk Semua (istimewa)

"Hal ini penting untuk kita pertajam agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya," tuturnya.

Mengenai jumlah aduan yang sedikit terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia di Sumsel, Herman Deru menyatakan bahwa hal itu bisa disebabkan oleh minimnya pelanggaran yang terjadi atau kurangnya pemahaman masyarakat terkait hukum tersebut.

Baca Juga: Bocoran Spesifikasi Redmi Pad 2, Chipset Dikabarkan Downgrade dari Seri Sebelumnya, Sasar Harga Entry Level?

Oleh karena itu, Herman Deru mengusulkan agar Komnas Ham memiliki perwakilan di Sumsel agar dapat merespons aduan masyarakat dengan cepat di masa mendatang.

"Meskipun jumlah aduan di Sumsel tidak terlalu banyak, bukan berarti tidak ada pelanggaran. Mungkin masyarakat tidak menyadari bahwa hak-hak mereka direnggut oleh pihak lain. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar ada personil dari Komnas Ham yang ikut dalam program Kadarkum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia itu sendiri," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komnas Ham RI, Abdul Haris Semendawai, menyampaikan bahwa komunikasi antara Komnas Ham dan pemerintah daerah sangat penting.

Baca Juga: 11 Alasan Xiaomi Redmi Note 12 Termasuk Gadget Terbaik di Bulan Mei 2023

Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi Hak Asasi Manusia.

"Oleh karena itu, kerjasama dengan Pemerintah Daerah harus ditingkatkan agar kerja sama ini berjalan dengan baik," tuturnya.