Jokowi Minta Pemda Jangan Ragu dalam Penganggaran Bansos untuk Ojek, UMKM, dan Nelayan

- Jumat, 30 September 2022 | 15:03 WIB
Jokowi Mulai Membagikan Bantuan BBM kepada 20 juta lebih warga
Jokowi Mulai Membagikan Bantuan BBM kepada 20 juta lebih warga

AYOINDONESIA.COM – Bantuan sosial (bansos) kembali disiapkan terkhusus untuk pengemudi ojek, pelaku Unit Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan nelayan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/2022.

Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), meminta jajaran pemerintah daerah (pemda) untuk tidak ragu merealisasikan anggaran dana untuk mengendalikan inflasi di daerah.

Informasi tersebut disampaikan Jokowi saat memberi pengarahan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Panglima Daerah Militer (Pangdam), Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di Jakarta convention Center (JCC).

“Jangan sampai ragu-ragu lagi mengenai penggunaan belanja tak terduga dan juga dana transfer umum karena sudah ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan)-nya, sudah ada SE (Surat Edaran) Mendagri-nya. Saya sudah sampaikan juga ke Kejaksaan Agung, ke KPK untuk hal-hal ini, karena sekarang kita sangat membutuhkan,” ucap Jokowi dilansir situs Sekretariat kabinet Negara Indonesia.

Baca Juga: Kini Penerima Bansos Bisa Ikut Prakerja, Ini Penjelasannya!

Jokowi menjelaskan dana alokasi anggaran dari pemda dapat digunakan untuk subsidi transportasi, pengiriman produk pangan, ataupun bantuan sosial.

“Misalnya, urusan harga telur naik. Produksinya di mana sih telur ini? Di Bogor, di Blitar, di Purwodadi, dan lain-lainnya. Kalau misalnya di Palembang harga telur naik, di Provinsi Sumatra Selatan harga telur naik misalnya, sudah ambil saja telur dari Bogor. Biarkan pedagang atau distributor itu beli di Bogor, tapi ongkos angkutnya ditutup oleh APBD, oleh provinsi, kabupaten maupun kota,” jelasnya.

Jokowi menyebut semua pihak harus bersama-sama dalam krisis inflasi yang sedang terjadi seperti halnya ketika saat pandemi COVID-19.

“Kita harus kompak, harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke bawah, dan semua kementerian/lembaga seperti saat kita kemarin menangani COVID-19. Kalau COVID-19 kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita juga harus bersama-sama,” ungkapnya.

Halaman:

Editor: Dudung Ridwan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X