Ikuti Paripurna DPRD Sumsel, Herman Deru Sampaikan 4 Raperda untuk Disetujui, Apa Saja?

- Senin, 6 Februari 2023 | 22:07 WIB
Gubernur Sumsel H. Herman Deru menyampaikan sambutan atas penyampaian dan penjelasan 4 Raperda yang diusulkan Pemprov Sumsel ke DPRD Sumsel. (Istimewa)
Gubernur Sumsel H. Herman Deru menyampaikan sambutan atas penyampaian dan penjelasan 4 Raperda yang diusulkan Pemprov Sumsel ke DPRD Sumsel. (Istimewa)

AYOINDONESIA.COM -- Gubernur Sumsel H. Herman Deru menyampaikan sambutan atas penyampaian dan penjelasan 4 Raperda yang diusulkan Pemprov Sumsel kepada DPRD Sumsel.

Penjelasan 4 Raperda tersebut, disampaikan Herman Deru dalam Rapat Paripurna LXI (61) DPRD Sumsel yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, hari ini Senin 6 Februari 2023.

Dalam Rapat Paripurna Gubernur Sumsel Herman Deru menekankan pentingnya Peraturan Daerah (Perda) dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sebab, Perda merupakan aturan hukum yang paling dekat dan paling bersentuhan dengan masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan tata kelola menuju Sumatera Selatan Maju Untuk Semua, diperlukan peraturan daerah untuk mendukungnya.

“Kami dari Pemprov Sumsel, di awal tahun 2023 ini telah mengajukan 4 Raperda sebelumnya yang telah tertuang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemerda) Provinsi Sumsel,” terangnya.

Herman Deru menjelaskan, keempat Raperda tersebut akan digunakan untuk Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Raperda ini, lanjutnya, disampaikan sehubungan dengan perubahan beberapa peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sebagai dampak dari UU Jo 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Baca Juga: Harnojoyo Pamerkan Terobosan Baru SRIKANDI, Aplikasi yang Terintegrasi dengan Sistem Pemkot Palembang

“UU Jo 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diganti oleh pemerintah sebagai pengganti UU No. 2022 tentang Cipta Kerja, guna mewujudkan dasar pembangunan berkelanjutan dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan manusia seutuhnya dan mewujudkan manusia sebagai lingkungan hidup. pembangun, implementasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan, katanya.

Selanjutnya Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rancangan peraturan daerah ini diajukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 dan Pasal 189 ayat 1 UU No: 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mencabut UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang mewajibkan Pemerintah Provinsi untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan berbagai penyesuaian.

“Rancangan Perda juga disampaikan terkait dengan adanya beberapa objek pajak dan retribusi baru yang belum memiliki legalitas untuk dipungut,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan Herman Deru, Raperda Tentang Prov. Sumsel 2022-2042, dimana Raperda ini disampaikan berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf f dan Pasal 17 huruf b UU No 1 Tahun 2011.

“Di manakah ketentuan pasal tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang penciptaan lapangan kerja dan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi dan Kabupaten/Kota berpedoman pada rencana tersebut yang dituangkan dalam Perda," ujarnya.

Halaman:

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X