Berurutan KPK Panggil Petinggi Kemenkeu: Rafael Alun, Eko Darmanto, dan Andhi Pramono, Selanjutnya Siapa Lagi?

AYOINDONESIA.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono terkait harta kekayaannya yang dianggap tidak sesuai dengan profilnya sebagai ASN.

Pemanggilan terjadwal pada Selasa-Kamis pekan depan, demikian disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan kepada wartawan di Jakarta Selatan, Jumat (10/3/2023).

"Saudara Andhi Pramono atau APR dengan Saudara Wahono akan kami undang untuk kami mintakan klarifikasi," ujar Pahala dikutip dari PMJNews.

Pihak KPK akan meminta keterangan Andhi Pramono terkait rumah mewah yang viral di media sosial.

KPK akan mengklarifikasi harta kekayaan Andhi Pramono untuk mencocokkan dengan profilnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Pahala mengatakan, KPK telah mengumpulkan data-data terkait rekam jejak karir Andi Pramono selama menjadi PNS.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyerahkan hasil analisis harta kekayaan Andhi Pramono ke KPK sejak awal 2022.

Baca Juga: Fashion Mewah Anak dan Istri Kepala Bea Cukai Makassar yang Mengundang Perhatian Publik

Menurut Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, Andhi Pramono diduga melakukan perbuatan nominee untuk menyamarkan harta kekayaannya seperti dugaan pada Rafael Alun Trisambodo, mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Diketahui, Andhi Pramono dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bea Cukai Makassar karena viralnya video rumah mewahnya di media sosial yang menampilkan sejumlah aset seperti moge, mobil mewah, dan mobil klasik.

Sebelum Andhi Pramono, KPK juga telah memanggil Mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto terkait harta kekayaannya yang tak sebanding dengan penghasilannya.

Eko Darmanto telah memenuhi panggilan KPK pada 7 Maret 2023.

Terkait dugaan Nominee Rafael Alun Trisambodo, KPK telah membentuk tim gabungan untuk menyelidiki kejanggalan aset milik mantan pejabat Ditjen Pajak itu.

Setelah tiga pejabat tinggi di jajaran Kemenkeu ini dipanggil KPK, siapa lagi yang bakal jadi target pemanggilan KPK selanjutnya? Mengingat dibukanya informasi tentang 179 laporan kejanggalan transaksi pejabat Kemenkeu yang mencapai angka fantastis Rp 300 triliun.***